Namun dengan adanya Surat Edaran yang ditanda tangani oleh Dirjen GTK Kemdikbudristek, pada tanggal 2 Februari 2024 lalu, terkait Pengelolaan KinerjaGuru dan Kepala Sekolah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari surat edaran tersebut, yang tercantum pada poin kedua bagian A. Adapun isi poin dari surat edaran menyatakan bahwa fitur Pengelolaan Kinerja PMM harus dilaksanakan para guru serta kepala sekolah yang menjabat sebagai ASN.

Sedangkan, bagi para guru dan kepala sekolah non ASN, tidak menjadi sebuah keharusan, yang dikemukakan pada poin kedua bagian B dari surat edaran tersebut. Atas dasar surat edaran ini, maka setiap guru ASN diwajibkan untuk Menyusun perencanaan pengelolaan kinerja di PMM, untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kompetensi secara berkelanjutan. Namun, mungkinkah pengelolaan kinerja guru di PMM dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik?

Sangat mungkin! Dengan adanya transformasi pengelolaan kinerja dari Kemendikbudristek melalui PMM, maka proses menjadi lebih ringkas, relevan, dan bermakna. Dengan demikian, lebih dapat meringankan beban guru, sehingga para guru dapat lebih fokus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik di kelas. Keuntungan lain yang diperoleh guru, melakukan perencanaan pengelolaan kinerja melalui PMM, para guru yang berkompeten juga bisa mendapatkan apresiasi atas kinerja yang dilakukan.

Dengan alasan inilah maka tidak ada lagi alasan bagi para guru ASN untuk tidak mengunjungi PMM untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kompetensi secara berkelanjutan. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 lalu, para guru telah melakukan penyusunan sekaligus mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah sekolah terkait perencanaan kinerja guru. Lalu tahapan berikut yang harus dilakukan guru adalah untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.