Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Pangkalpinang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Perdana Tahun 2026 bersama seluruh kepala sekolah SD dan SMP negeri maupun swasta se-Kota Pangkalpinang. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Besar Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (26/1/2026).
Rakor tahunan ini diikuti oleh 123 kepala sekolah, terdiri dari 91 kepala sekolah SD dan 32 kepala sekolah SMP. Forum ini menjadi momentum awal penyelarasan kebijakan pendidikan Kota Pangkalpinang di tahun 2026.
Kepala Disdikbud Kota Pangkalpinang, Erwandy, mengatakan rakor bertujuan menyatukan pandangan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam mendukung arah pembangunan pendidikan daerah.
“Ini adalah agenda rutin tahunan untuk menyamakan persepsi tentang arah dan kebijakan pendidikan Kota Pangkalpinang ke depan,” ujar Erwandy.
Dalam kesempatan tersebut, Erwandy juga menyampaikan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pangkalpinang yang terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data tahun 2025, IPM Pangkalpinang mencapai angka 81,64, tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan melampaui rata-rata nasional.
Selain IPM, indikator pendidikan lainnya juga menunjukkan hasil menggembirakan. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Pangkalpinang tercatat 13,50 tahun, yang berarti anak usia tujuh tahun berpeluang menempuh pendidikan hingga semester empat perguruan tinggi. Sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai 10,90 tahun atau setara kelas dua SMA.
“Capaian ini tidak terlepas dari kontribusi seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta,” tegasnya.
Dalam rakor tersebut, Disdikbud membahas lima isu strategis pendidikan, mulai dari penyelarasan pengelolaan pendidikan dengan visi-misi kepala daerah dan Smart City Pangkalpinang 2030, sinkronisasi program prioritas melalui rembuk kepala sekolah, hingga penguatan peran kepala sekolah sebagai pemimpin perubahan dan pembelajaran.
Selain itu, Disdikbud juga menekankan pentingnya tata kelola dan akuntabilitas keuangan BOS dan BOSD, mengingat akan dilaksanakannya audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Februari mendatang. Isu pemerataan mutu pendidikan juga menjadi sorotan utama.
